MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan Agama Biak

Jl. Majapahit, Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua - 98117
Telp. / Fax. (0981) 21343 - 52721

SEKILAS SEJARAH

Gambaran Umum Pengadilan Agama Biak Gedung Pengadilan Agama Biak Kelas II B Gedung Pengadilan Agama Biak Kelas II B berada di Jalan Majapahit Biak - Papua 98117. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga Peradilan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Sejarah Pengadilan Agama Biak Pengadilan Agama Biak berdiri sejak tahun 1983 dan beralamat di Jl. Majapahit, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua. Para pegawai PA Biak pada waktu itu hanya ada ketua PA Biak , Drs. Udin Rochaudin yang di bantu oleh bendahara/sekretaris. Pada tahun 1983, kondisi bangunan PA Biak hanya ada satu bangunan yang digunakan untuk ruang administrasi, hakim dan ruang sidang. Selain itu, bangunan tersebut juga digunakan sebagai ruang kesekretariatan dan kepegawaian. Pada tahun 1983, seluruh Pengadilan Agama termasuk PA Biak berada dibawah Kementerian Agama untuk menangani perkara perdata bagi umat Islam. Kemudian pada tahun 2004, dengan adanya ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Pokok pokok Kekuasaan Kehakiman, maka peradilan agama secara resmi berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung Pengadilan Agama Biak telah mengalami beberapa kali renovasi dan sekarang terdiri dari 3 gedung yaitu gedung ruang sidang, gedung untuk Ketua dan para hakim serta gedung untuk kesekretariatan dan kepaniteraan. Sejarah Ketua Pengadilan Agama Biak Udin Rochaudin (1984 - 1992) H. Masrum (1992 - 1999) H. Uwanuddin, SH., MH. (2002 - 2006) Samsul Bahri, SH., MH. (2006 - 2010) H. Nurul Huda, SH., MH. (2010 - 2012) H. Muhammad Zainuri, MH. (2012 - 2014) H. Ilmi. (2014 - 2016) H. Syafruddin.S. (2016 - 2017) Zaenal Ridwan Puarada, SHI. (2017 - Sekarang) Kebijakan Umum Peradilan Pengadilan Agama Biak Kelas II merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan harapan dari para pencari keadilan tersebut, Pengadilan Agama Biak dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku atasan. Visi dan misi Pengadilan Agama Biak adalah : Visi Pengadilan Agama Biak : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA Biak YANG AGUNG Misi Pengadilan Agama Biak kelas II : Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan secara cepat, tepat, dan sederhana biaya ringan; Meningkatkan kualitas sistem Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Biak ; Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Biak yang transparan dan akuntabel; Meningkatkan kualitas SDM aparat/pegawai Pengadilan Agama Biak yang profesional; Meningkatkan saran dan prasarana kantor Pengadilan Agama Biak ; Mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan Pengadilan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari'ah dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang; Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, mengadili di tingkat pertama perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang Al-Ahwal Al-Syahsiyah Mu'amalah dan Jinayat. Mahkamah Syar'iyah Propinsi bertugas dan berwenang mengadili pokok perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Mahkamah Syar'iyah di Aceh. WILAYAH HUKUM Secara Astronomis Kabupaten Biak Numfor terletak diantara: 0055' 1027' Lintang Selatan 1340 47' 1360 Bujur Timur Secara Geografis Kabupaten Biak Numfor berbatasan dengan:

  • sebelah Barat : dengan Kabupaten Manokwari
  • sebelah Utara : dengan Samudera Pasifik
  • sebelah Timur : dengan Samudera Pasifik
  • sebelah Selatan : dengan Selat Yapen Luas Kabupaten Biak Numfor meliputi areal seluas 2.602 Km2

Next Post Previous Post