MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan Agama Biak

Jl. Majapahit, Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua - 98117
Telp. / Fax. (0981) 21343 - 52721

Dualisme Hukum Perkawinan Antara Fiqih dan KHI

Dualisme Hukum Perkawinan Antara Fiqih dan KHI

Oleh: Adal Lailatul Qadri, S.H

Secara historis, tidak bisa dipungkiri bahwa umat islam di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka, dalam mengamalkan paham keagamaan lebih banyak menggunakan paham fiqih mazhab seperti mazhab Syafii, Hambali, dan Maliki. Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau yang disebut dengan fiqih kebangsaan yang baru muncul pada tahun 1991 dengan adanya intruksi presiden tahun 1991 tentang pemberlakukan KHI, yang kemunculan KHI tersebut dilatar belakangi karena adanya disparitas putusan diantara hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara sama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih banyak yang memilih fiqih mazhab karena itu yang mereka dari pondok pesantren maupun dari pengajian-pengajian yang disampaikan oleh ustad maupun kiyainya, sedangkan KHI banyak digunakan hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara.

Ada sebuah kasus, bahwa si suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan menggunakan lafas yang jelas dan dalam keadaan sadar, berdasarkan fiqih yang dia pahami dan dia yakini, bahwa ia telah sah menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam perkara cerai gugat penulis juga mendapatkan data, bahwa dia mendalilkan bahwa suaminya telah sering mentalak dirinya, berdasarkan fiqih yang ia pahami, talak tersebut telah jatuh kepada dirinya, meskipun ia masih cinta kepada suaminya, tetapi karena telah ditalak oleh suaminya, ia tidak bisa lagi bergaul dengan suaminya, sehingga ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan legalitas bahwa mereka telah bercerai. Meskipun demikian, Majelis Hakim mengatakan bahwa talak tersebut tidak sah, karena untuk menjatuhkan talak tersebut harus mendat izin dari pengadilan sebagaimana yang di atur dalam KHI.

Dari kasus di atas, dapat kita pahami bahwa sah talak menurut fiqih tetapi tidak sah menurut KHI. Perbedaan antara fiqih dan KHI tersebut membuat dilema para pencari keadilan, katanya KHI adalah intisari dari fiqih mazhab tetapi kenapa malah justru berbeda dengan fiqih mazhab. Dengan demikian, seolah-olah terjadi dualisme hokum antara fiqih dan KHI.

Apa saja dualisme hukum tersebut, inilah menariknya untuk dibahas lebih lanjut.

Secara garis besar ada dua hal yang menjadi dualisme hukum antara fiqih dan KHI trsebut : Pertama, nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan seorang wanita yang hamil karena zina. Dan kedua, talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang pengadilan. Bagaimana bentuk dualisme dari perbedaan tersebut penulis akan mencoba menjelaskan satu-persatu:

Nasab Anak yang Hamil di Luar Nikah

Dalam fiqih ada dua istilah yang sering kita dengar, yaitu : Anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan, dalam hal ini ia bernasab kepada ayah dan ibunya. Kedua, anak yang dilahirkan dari luar perkawinan atau hasil zina, maka ia hanya bernasab kepada ibu kandungnya saja.

Zina dalam fiqih didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan yang sah. Menurut Syek Wahbah Az-Zuhaily menyatakan:

وطء الرجل المرأة فى القبول فى غير الماك و شبهته

Hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad kepemilikan (pernikahan) atau akad nikah yang syubhat”

Para ulama fikih mendefinisikan zina dengan pendapat yang berbeda-beda, seperti mazhab Hanafi mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara seorang perempuan yang bukan miliknya dan bukan syubhat, mazhab Maliki mendefinisikan zina sebagai hubungan badan yang dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dalam keadaan sadar, menurut Mazhab Syafi’i mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan wanita yang haram baginya tanpa adanya unsur syubhat dan disertai adanya nafsu, menurut mazhab Hambali mendefinisikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada vagina atau anus, dan menurut mazhab Zaidiyah mendefinisikan zina bertemunya kemaluan seorang dengan kemaluan orang lain yang masih hidup dan diharamkan, baik melalui vagina maupun anus dengan tanpa adanya unsur syubhat.

Dengan demikian,, dapat diambil kesimpulan bahwa zina bisa didefenisikan perbuatan seksual yang dilakukan tanpa adanya hubungan kepemilikan (pernikahan).

Para ulama Fiqih sepakat bahwa nasab seorang anak dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, di mana akad nikah yang sah itu menjadi satu-satunya indikator sehingga perkawinan itu dianggap perkawinan yang sah. Jika perkawinan dianggap sah maka semua yang terjadi dan dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah sah termasuk anak yang dilahirkan sebagai hasil dari akad nikah yang sah tersebut.

Para ulama Fiqih juga memberikan syarat-syarat dalam penetapan nasab melalui perkawinan yang sah. Salah satunya iyalah Menurut kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah itu terlahir tidak kurang dari waktu enam bulan setelah akad nikah orang tuanya. Menurut jumhur ulama, juga enam bulan setelah terjadinya hubungan badan, sehingga jika seorang anak terlahir kurang dari waktu enam bulan tersebut, maka kesepakatan ulama mengatakan bahwa ia tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami ibunya, kecuali jika sisuami mengakui anak itu sebagai anak hasil dari benihnya, dan pengakuan ini bukanlah pengakuan atas perbuatan zina yang dilakukan sebelum akad nikah yang sah sehingga menghasilkan anak tersebut, karena bagaimanapun juga perzinaan tidak akan pernah membentuk adanya hubungan.1

Dari penjelasan di atas, penulis memahami bahwa ada perkawinan yang sah tetapi belum tentu anaknya adalah anak yang sah seperti pasangan suami istri yang sudah melakukan hubungan sebelum terjadinya akad nikah, sehingga anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak hasil zina sebagaimana defenisi zina yang telah dijelaskan di atas.

Di beberapa perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama, bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonannya karena disebabkan anak pemohon telah melakukan hubungan badan hingga hamil, dalam hal ini ini Apakah anak tersebut dikategorikan anak yang sah atau tidak?

Jika kita pahami menurut ulama Fiqih di atas anak tersebut dikategorikan sebagai anak hasil zina, sehingga ia hanya bernasab kepada ibunya saja dan tidak kepada bapaknya.

Dalam KHI dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan hamil karena zina asalkan lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya.

Ketentuan tentang anak sah tersebut tercantum dalam pasal 99 KHI disebutkan bahwa “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.2

Pernyataan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, pernyataan ini memiliki dua kemungkinan: pertama, setelah terjadi akan nikah, istri kemudian hamil lalu melahirkan; kedua, sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu kemudian melahirkan setelah akad nikah. Pada kemungkinan yang kedua sudah tentu telah terjadi unsur penyelewengan terhadap konsep nasab yang telah ditetapkan dalam Islam penyelewengan yang dimaksud adalah bahwa telah terjadinya perzinaan sebelum akad nikah.

Pernyataan dalam diktum pertama tersebut juga dapat dipahami bahwa seorang anak yang dilahirkan dari seorang wanita hamil karena zina namun memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan lelaki yang mencintainya, dapat dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dihubungkan asapnya dengan lelaki ( yang menjadi suami ibunya) tersebut, serta berhak memiliki semua akibat perdata yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah itu, seperti hak perwalian, hak saling mewarisi, dan lain-lain. Dengan kata lain, janin yang tumbuh sebelum akad pernikahan yang dilakukan tersebut dianggap sebagai anak sah asalkan dilahirkan setelah pernikahan orang tuanya terjadi. Konsekuensinya adalah kapanpun anak itu dilahirkan asalkan berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut KHI, Makasih anak tetap mempunyai hubungan nasab kepada suami dari ibunya. Dalam kasus ini KHI dianggap tidak memperhatikan adanya perizinan yang oleh para ulama fikih dinyatakan bahwa perzinaan itu tidak dapat mengakibatkan adanya hubungan nasab, tetapi oleh KHI sebaliknya. Akibatnya adalah seolah-olah KHI tidak memberikan hukuman terhadap perbuatan zina, tetapi malah memberikan jalan keluar yang terkesan menggampangkan persoalan yang serius.3

Kemudian dilanjutkan pula dengan pasal 100 yang menyatakan bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan Ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal ini ada yang memahami bahwa apabila si istri melahirkan seorang anak tanpa ada ada suaminya, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan, sehingga ia hanya berdasar kepada ibunya saja.

Ketentuan KHI seperti inilah yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para pemerhati hukum Islam, katanya KHI adalah intisari dari fiqih fiqih mazhab, tetapi Disini ini seolah-olah terdapat pertentangan yang cukup jelas. Hal itu juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam dalam hal pemeliharaan nasab anak, dan berpotensi mengembalikan cara penetapan nasab menurut adat kebiasaan zaman Jahiliyah dahulu. 4

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinahi ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana atau jarimah yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan pembuangan (ta’zir).

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya, memberikan definisi tentang kategori anak hasil zina, yaitu anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan diluar pernikahan yang sah Menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Tetapi anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan Ibunya dan keluarga ibunya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan KHI tidak menjadikan tenggang waktu enam bulan sebagai dasar untuk mengkaitkan hubungan nasab seorang anak kepada ayahnya sebagaimana hasil kesepakatan para ulama Fiqih di atas, adalah karena penentuan hubungan nasab berdasarkan waktu 6 bulan tersebut bukan berdasarkan kepada dalil yang qath’i, baik dari Alquran maupun hadis, tetapi semata-mata hanyalah merupakan pemahaman para ulama mazhab terhadap 2 ayat dalam Alquran yaitu QS. Al Ahqaf (46) ayat 15 dan QS. Lukman (31) ayat 14 mengenai lamanya waktu mengandung sampai menyapih, yaitu 30 bulan dikurangi dengan masa menyusui, yaitu 24 bulan sehingga didapatlah waktu 6 bulan. Ayat tersebut bukalah untuk dijadikan sebagai dasar dalam penentuan nasab, melainkan hanyalah sebagai dasar dalam penentuan batas minimal masa kehamilan.5

Talak di Luar Pengadilan

Dalam kitab-kitab fiqih klasik, ditemukan bahwa talak adalah hak mutlak milik seorang suami sehingga untuk menjalankan haknya tersebut ia dapat berbuat apa saja tanpa harus menunggu waktu dan alasan apapun. Hal ini menimbulkan kesan bahwa persoalan talak itu seolah-olah diremehkan oleh suami sehingga ia bisa menolak istrinya kapan saja di mana saja dan Dalam keadaan apa saja.

Kasus yang sering terjadi adalah bahwa ketika terjadi pertengkaran antara suami istri, sering kata-kata talak terlontar secara jelas dari suami kepada istrinya, yaitu dengan menggunakan lafaz “ Saat ini kamu saya Ceraikan” atau “Mulai saat ini saya menjatuhkan talak satu kepada kamu”. Lafas ini menurut para ulama syafi’iyyah dianggap lafas yang jelas atau shorih. Menurut kesepakatan ulama Fiqih bahwa lafaz yang jelas tidak memerlukan niat dalam mengucapkan sehingga apabila lafaz talak telah terucap maka jatuhlah atau terjadilah talak itu dan mengakibatkan terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Kemudian keduanya berada dalam kondisi bercerai yang mengharamkan terjadinya hubungan kelamin antara keduanya sebelum adanya rujuk atau ucapan untuk mengajak kembali bersatu dalam ikatan perkawinan.6

Pendapat dari kalangan ulama fikih ini mengindikasikan bahwa jatuh atau tidaknya talak itu adalah karena adanya ucapan talak dari suami semata, tanpa dikaitkan dengan hal lain, seperti kapan waktu mengucapkannya, di mana tempatnya nya, ada yang menyaksikan atau tidak, dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi patokan dikalangan masyarakat termasuk para tokoh agama Sehingga menganggap bahwa ucapan talak yang terjadi dimanapun tempatnya sudah dikategorikan jatuh talaknya dan berarti bahwa antara suami istri sudah terjadi perceraian.

Kondisi seperti ini menjadikan istri tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri atau mempertahankan ikatan perkawinan dengan suaminya. samping itu pula, istri tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut haknya yang seharusnya diperoleh setelah ia diceraikan oleh suaminya. Dampak lainnya adalah bahwa status istri yang telah diceraikan itu tidak mempunyai bukti yang sah karena tidak ada saksi dalam proses perceraiannya sehingga ia akan menemui kesulitan untuk menerima pinangan dari laki-laki lain setelah habis masa iddahnya.

Dalam hal ini KHI memberikan definisi tentang talak yang berbeda dengan definisi yang diberikan oleh para ulama Fiqih. Menurut KHI dalam pasal 117 dinyatakan bahwa: “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan“.7 Dari definisi ini dapat dipahami bahwa talak itu harus diikrarkan oleh suami dalam sidang Pengadilan Agama. Adanya talak yang harus di ucapkan di muka sidang Pengadilan Agama tersebut, KHI sudah memberikan kesempatan kepada istri untuk menuntutnya haknya, karena ada pengadilan yang dapat membantunya terpenuhi hak-haknya sebagai istri yang di talak suaminya, hal lain juga adanya kesempatan kepada para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tanggnya.

Pendapat

Terhadap perbedaan antara fiqih mazhab dengan KHI di atas, bagaimana tanggapan bagi seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan?

Perbedaan antara fiqih dan KHI tentang nasab anak yang dilahirkan dari hasil zina “ mencoblos sebelum hari H hingga hamil” sebagaimana yang telah di uraikan di atas, penulis berpendapat bahwa, karena fiqih mazhab dalam menetapkan suatu hokum berdasarkan pada nass yang jelas dari Al-Quran maupun hadist. Sedangkan KHI hanyalah kompilasi dari beberapa pendapat ahli fiqih, hanya saja hasilnya agak berbeda dengan fiqih mazhab. Pada dasarnya memang benar anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah, namun KHI pernyataan tersebut terdapat multi tafsir, karena KHI bisa dipahami adalah sah anak yang dilahirkan dalam masa pernikahan meskipun dibuat atau sudah hamil sebelum masa pernikahan, sedangkan dalam fiqih mazhab anak tersebut dikategorikan sebagai anak hasil zina, Maka karena hakim hanya bertanggung kepada Tuhan dan Hati nuraninya, maka sepantasnyalah bagi seorang hakim untuk menerapkan hukum Tuhan dalam hal ini adalah fiqih mazhab dan yang sudah memiliki dasar hokum yang jelas baik dari Al-Quran maupun Hadist, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosiologis dan filosofis suatu hokum.

Adapun pengucapan ikrar talak di luar pengadilan, penulis ingin mengatakan bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang untuk mengamalkan suatu paham keagamaan, sepanjang ia memiliki landasan hokum syar’i yang jelas “mazhab fiqih” yang sudah ia yakini sebagai sebuah kebenaran. Demikian juga dengan hakim, tidak bisa memaksakan KHI sebagai fiqih kebangsaan untuk diterapkan “khusus talak”, karena hal tersebut akan bertentangan fiqih mazhab yang dipahami oleh pencari keadilan, sehingga bagi para pihak akan menimbulkan kebingunan, karena menurut fiqih yang dia pahami telah jatuh talak kepada istrinya dan tidak ada syarat yang harus di ucapkan di muka pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa bagi suami yang menyatakan bahwa ia telah mentalak istrinya berdasarkan fiqih maszhab yang dia pahami adalah sah sehingga perkawinan di antara mereka sudah putusan, meskipun talak tersebut tidak di ucapkan di muka pengadilan. Namun sebagai administratif, sisuami harus tetap mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan untuk mendapatkan status terhadap dirinya. Pada saat persidangan, si istri dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya atau untuk mempertahankan rumah tangganya. Jika memang pada saat mediasi terdapat kesepakatan perdamaian untuk kembali membina rumah tangga dengan istrinya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada si suaminya untuk rujuk kembali dengan istrinya. Dengan demikian, penulis memahami tidak terjadi lagi dualisme hokum antara fiqih dan KHI.

Saran

Perbedaan antara fiqih mazhab dan fiqih kebangsaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

  1. Bahwa perlu ada pembaharuan terhadap pasal 99 KHI yang menjelaskan tentang anak sah dan anak di luar kawin, dengan menambahkan satu dictum atau satu pasal yaitu bahwa anak yang dilahirkan karena hamil sebelum menikah, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sehingga hal ini sesuai dengan fiqih mazhab.
  2. Bahwa perlu ada pembaharuan hokum dalam KHI dengan menambahkan satu pasal yang menjelaskan tentang sah talak yang di ucapkan oleh suami di luar pengadilan sebagaimana paham fiqih yang dia pahami, hanya saja sisuami harus tetap mengajukan permohonan kepengadilan agar istri dapat menuntut apa yang menjadi haknya.

Next Post Previous Post