PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
| Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan | |
| No | Peraturan |
| 1 | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahu 1989 tentang Peradilan Agama. |
| 2 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. |
| 3 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi. |
| 4 | Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan |
| 5 | Peraturan Menteri Negara Pendayahunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 |
| 6 | Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 7 | Keputusan DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama |
| 8 | Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan |
| 9 | Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung |
| 10 | Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman |