Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Biak

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Biak

Dalam Bab III Undang–Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa kewenangan serta tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;
  2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Urusan umum, Kepegawaian dan Keuangan);
  4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perailan Agama;
  5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
  7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan / turut melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriah bila diminta.

 

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama kewenangannya lebih luas, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama mempunyai susunan orgaisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi secara umum adalah sebagai berikut :

1.       Ketua

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Tahuna dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan Agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2.       Wakil Ketua

Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan Agama Tahuna dalam hal menyusun program kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Mengkoordinir dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna.

 

3.       Hakim

          Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggungjawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Tahuna menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Serta melaksanakan pengawasan atas perintah Ketua Pengadian.

 

4.       Panitera/Sekretaris

          Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Tahuna dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

 

5.       Wakil Panitera

          Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I, meja II dan meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

6.       Wakil Sekretaris

          Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di kesekretariatan bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen / penanggungjawab kegiatan bila memiliki sertifikat keahlian pengadaan  barang dan jasa sebagaimana diisyaratkan oleh Perpres No 70 Tahun 2013 yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

 

7.       Kaur Umum

          Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian umum (urusan kerumahtanggaan) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan kerja dan mengevaluasi dann membuat laporan / bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

 

8.       Kaur Kepegawaian dan Ortala

          Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian kepegawaian dan ortala serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

9.       Kaur Perencanaan dan Keuangan

          Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian perencanaan dan keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris.     

 

10.     Panitera Muda Gugatan

          Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

 

11.     Panitera Muda Permohonan

          Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.   

 

12.     Panitera Muda Hukum

          Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

 

13.     Panitera Pengganti

          Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim melaksanakan sidang pengadilan, membuat berita acara persidangan, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera Muda Hukum / Meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggungjawab kepada Panitera / Sekretaris.

 

14.     Jurusita dan Jurusita Pengganti

          Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera / Sekretaris.